0
0
nadiinformasi.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk musim Juni–Juli 2025 berhasil mencapai sekitar 85 persen dari target 15 juta penerima. Angka ini jadi pencapaian signifikan, meski belum sepenuhnya tuntas. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/7/2025), Menaker memberi penjelasan mendalam soal progres, kendala, dan langkah percepatan penyaluran lewat mekanisme bank dan PT Pos Indonesia.
Progres dan Teknis Penyaluran BSU
Pemerintah menyiapkan BSU sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, total Rp600 ribu per penerima. Sasaran kali ini adalah pekerja formal dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dan terdaftar aktif hingga April 2025 pada BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data, dari 15 juta penerima, sekitar 85% (≈12,75 juta orang) telah menerima dana, dengan alokasi anggaran hampir Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta penerima hingga awal Juli. Sisanya masih dalam proses pencairan melalui dua skema utama: transfer bank dan distribusi lewat PT Pos Indonesia.
Kendala pada Skema Penyaluran Via Bank
Menaker mengakui ada kendala teknis dalam penyaluran via bank, antara lain:
-
Rekening gagal salur: sebagian rekening tidak sesuai data penerima, menyebabkan dana gagal masuk.
-
Perbaikan data terus dilakukan: rekening diperbaiki dan disalurkan ulang oleh bank.
-
Proporsi kecil: kendala ini hanya menyangkut sebagian kecil penerima, dan proses perbaikannya tengah berjalan.
Mekanisme dan Tantangan Lewat PT Pos Indonesia
Skema penyaluran melalui PT Pos dianggap memakan waktu lantaran ada proses verifikasi manual:
-
Setiap penerima harus datang ke kantor pos, antre, lalu dipotret saat menerima BSU.
-
Pencairan melalui PT Pos butuh dokumentasi lengkap, yang mencakup foto dan bukti fisik, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
-
Ini adalah kali keempat Kemenaker bekerja sama dengan PT Pos dalam distribusi BSU, dan mereka telah buka operasional sejak pukul 06.00–21.00 setiap hari.
Meski prosesnya lambat, Menaker memberi apresiasi tinggi pada PT Pos karena komitmen pelaporan lengkap dan sistem verifikasi terdokumentasi dengan baik.
Langkah Cepat Pemerintah ke Depan
Menaker menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong percepatan penyaluran BSU hingga 100% tercapai. Meski belum disebutkan tenggat waktu resmi, ia memastikan terus mengejar dan memantau perkembangan.
Beberapa langkah strategis yang ditempuh:
-
Optimalisasi keduanya: mempercepat driver melalui bank dan pos secara paralel.
-
Perbaikan data: bank bekerja sama dengan instansi terkait untuk memperbarui data rekening.
-
Peningkatan antrean pos: menambah jam layanan dan jumlah loket untuk mengurangi antrean panjang.
Mengapa Penyaluran BSU Perlu Diwaspadai?
Penyaluran subsidi upah ini bukan semata soal jumlah dana, tapi juga kepercayaan publik. Setiap masalah kecil, seperti gagal salur atau antre panjang, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus utama pemerintah, demi memastikan bantuan tepat sasaran tanpa korupsi atau pemotongan lewat jalur tidak resmi.
Salah satu strategi utama adalah melibatkan PT Pos secara berulang karena punya … sistem verifikasi fisik yang mencegah potensi penyelewengan. Selain itu, Menaker aktif mengimbau penerima untuk melaporkan bila ada pemotongan dana, terlebih terkait distribusi pos atau bank.
Apa Efek Ekonomi dari Pencapaian 85%?
Target BSU menyasar lebih dari 17 juta pekerja bergaji ≤ Rp3,5 juta—termasuk guru honorer (≈565 ribu), dengan total pagu anggaran mencapai Rp8 triliun. Dengan penyaluran sudah 85%, dampak positifnya meliputi:
-
Peningkatan daya beli: Rp600 ribu per pekerja langsung masuk ke kebutuhan konsumsi harian.
-
Efek pengganda: Belanja lokal, UMKM, dan sektor jasa mikro merasakan manfaat langsung.
-
Stimulasi ekonomi di tengah tantangan global—hal ini sesuai harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Upaya Percepatan dan Transparansi
Pemerintah akan terus percepat penyaluran BSU lewat perbaikan sistem bank dan pos agar pencairan sampai 100 persen dalam waktu dekat. Komitmen tinggi terhadap akuntabilitas dan keterbukaan menjadi prioritas utama.
Peran Penerima BSU dalam Pengawasan
Masyarakat diminta proaktif memantau dan melaporkan jika terjadi pemotongan dana atau kendala salur. Partisipasi aktif publik sangat membantu menjaga program ini berjalan adil dan tepat sasaran.
