Bencana dan Paradoks Kelimpahan

Kapitalis lokal ini akan menjadi gemuk karena aset-aset mereka akan bertambah besar. Dalam kondisi ini, kapitalis lokal-global makin menampilkan watak hiper-komersilnya. Mereka sesuka hati mencuri dan merampok sumber daya alam hanya untuk kepentingan komersial dan akumulasi modal. Korupsi semakin sakti karena civil society yang menjadi penyeimbang pasar dan negara membiarkan oligarki berkuasa. Sumirnya proses akusisi di pasar saham (global-lokal) bisa membuat public tak sempurna menangkap kebenaran di balik transaksi gelap itu.Regulator yang mengatur soal itu pun gagal membeberkan informasi secara sempurna ke publik. Padahal, tugas pemerintah adalah menyediakan akses informasi ke publik secara benar agar jalur kontrol dimungkinkan. Akibatnya, publik serba canggung membuka deal gelap pebisnis kekuasaan.

Koncoisme Korporasi
Korupsi di Indonesia adalah contoh ulah para penjahat. Persoalannya, pemerintah pun ikut bermain di dalamnya. Menangkal bajingan sebenarnya mudah apabila negara dengan seperangkat alatnya -hukum dan regulasi- selalu siaga. Namun, bagaimana menjaga penjahat jika aparatur negara terlibat dalam skandal koncoisme pencurian hak rakyat? Keterlibatan pemerintah dalam pencurian ‘aset negara’ bukan tanpa alasan. Yang perlu disadari bahwa skandal paling besar saat ini adalah penodaan terhadap kesucian politik dengan politik uang, korupsi, mafia, dan berkembangnya bandit-bandit berdasi yang tidak berkompeten.

Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan aset-aset yang menyangkut kehidupan rakyat dikendalikan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jika saja publik paham informasi seputar pembukuan perusahaan, kalkulasi berapa royalty yang masuk ke kantong daerah bisa dilakukan dengan tepat. Namun, semua informasi seputar pembukuan telah dikontrol investor dan pemerintah lokal. Realitas ini disebut ekonom Joseph Stiglitz sebagai asimetri kekuasaan. Artinya kekuasaan lebih memberi akses mudah bagi pemodal dari pada rakyat untuk mengontrol sumber kekayaan daerah. Dengan keterbukaan informasi di pasar modal tersebut, satu per satu akses informasi seputar pemain-pemain ‘uang rakyat’ mulai terpental keluar.

Transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan agar dana bagi hasil berdampak pada peningkatan pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Persoalannya, DPR hanya memperjuangkan kepentingan basic need mereka sendiri. Politik bukan menjadi ajang pengabdian bonum commune tetapi menjadi lahan pencari lahan kerja. Kapital semakin lolos dari kontrol demokrasi. Isu-isu lingkungan, penggusuran tanah rakyat dan areal hutan dibiarkan begitu saja. Protes warga pun tak didengar karena rakyat kecil tidak dianggap secara politik.

Previous post Keikutsertaan dalam Membela Negara Sebagai Hak dan Kewajiban dari Setiap Warga
Next post Ini Tentang Senja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.