Bencana dan Paradoks Kelimpahan

Dokter yang Salah Diagnosa
Semua pihak paham bahwa demokrasi kita, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, diselimuti politik uang. Di tengah sistem politik yang memberhalalkan uang, pemerintah perlu memberi karpet merah kepada investor hanya untuk mencalonkan diri lagi ke pilkada berikutnya. Hanya saja pemerintah berdalih bahwa kehadiran korporasi dapat meningkatkan penerimaan negara dan investasi, sehingga lapangan kerja tumbuh. Korporat asing lihai melompat bebas (entry to barrier) alias mendirikan usaha langsung di Indonesia dan bahan mentah diperoleh murah. Peraturan soal merger (akuisisi) pun diperlonggar dan memungkinkan terjadinya monopoli. Berbagai kemudahan regulasi menyebabkan ekspansi korporasi sampai ke daerah nyaris tanpa kendali.

Bahkan pemerintah mengubah legislasi, supervise dan melunakan supervise agar menarik semakin banyak korporasi masuk. Penjarahan berkedok pembangunan semakin perkasa karena negara sudah menjadi “negara centeng”.3 Dalam “negara centeng”, pemerintah sangat lemah berhadapan dengan korporasi asing. Pemerintah lebih meletakan korporasi sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan, sementara rakyat tidak menjadi basis perhitungan dan lebih melayani korporasi dibandingkan rakyatnya. Boleh jadi pemerintah berpura-pura amnesia seolah tak paham permainan korporasi global. Etika kenikmatan membuat pemerintah sesuka hati menjual tanah rakyat kepada investor. Dengan adanya bencana, mereka bak borjuasi. Jadi, langkah pemerintah, bak dokter yang salah mendiagnosa penyakit pasien. Jika diagnosanya salah, resepnya pun ikut salah dan penyakit pasien sulit disembuhkan.

Sejak abad ke-17 silam, Adam Smith mengingatkan dalam zaman kapitalisme pasar dan merajanya korporasi manusia memiliki kecintaan tinggi pada uang (love of lucre). M. Jhonstan (2006, Syndrome of Corruption) juga mengafirmasi bahwa korupsi menjadi sindrom/budaya, karena mental pejabat publik dan politisi menjadi manusia borjuasi. Manusia borjuasi menjadikan uang sebagai raja. Soalnya, status sosial dan identitas politisi-borjuasi di era sekarang ini ditentukan oleh materi. Uang untuk memamerkan kemewahan sebagai bagian dari identitas sosial manusia di zaman kapitalisme pasar. Pamer kemewahan itu mulai dari gaya hidup sampai mobil-mobil mewah. Mobil mewah adalah simbol status sosial. “Saya memiliki mobil mewah, baru saya dikatakan pejabat publik”.

Cara paling ampuh mencari untung adalah melalui state capture alias menyandra pejabat publik dengan suap. State capture makin mulus di tengah sistem politik uang pada tingkat lokal. Mahalnya biaya pilkada membuat pemerintah menggadaikan kekayaan daerah kepada investor. Terjadilah simbiosis mutuelisme: elite lokal berkepentingan melanggengkan kekuasaan, perusahaan berkepentingan mengakumulasi modal. Kerja sama korporasi-penguasa ini membuat transaksi ekonomi mulai dari mulut pengelolahan bahan mentah hingga pengiriman bahan mentah.

Previous post Keikutsertaan dalam Membela Negara Sebagai Hak dan Kewajiban dari Setiap Warga
Next post Ini Tentang Senja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.