Politisi PDIP Pastikan Ijazah Jokowi Dibuat di Pasar Pramuka, Apa Buktinya?

nadiinformasi.com – Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, mengklaim memiliki data kuat bahwa ijazah Jokowi dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Timur, menjelang Pilkada DKI 2012. Pernyataan ini semakin memperumit polemik yang sempat mencuat sejak awal 2025. Berikut pembahasan lengkap: fakta Beathor, tanggapan PDIP, bukti actual di lapangan, dan implikasi politiknya.

Klaim Beathor Suryadi – Data dan Jejak Investigatif

1. Pernyataan tegas Beathor
   Menurut Beathor Suryadi, ia telah menelusuri jejak dokumen ijazah Jokowi bersama kader PDIP dan meyakini “sudah pasti di Pasar Pramuka” saat ditemui KompasTV 15 Juli 2025 oleh Dipo Nurbahagia . Ia menegaskan, ini bukan sekadar asumsi, melainkan berdasar data internal partai.

2. Alasan pasca-pencalonan 2012
   Klaim ini terkait dengan kebutuhan Jokowi melengkapi persyaratan Pilkada DKI 2012. Beathor menyebut ada tim dari Solo dan DKI yang bertemu untuk mencetak ulang ijazah di sebuah kios milik Paiman Raharjo di Pasar Pramuka .

3. Referensi mantan rektor & narasumber lapangan
   Beathor juga menyebut narasumber seperti mantan Rektor UGM Sofian Effendi, dan saksi lapangan seperti mantan penjaga kios yang menunjukkan lokasi cetak di Pasar Pramuka . Bahkan, nama Paiman—mantan rektor dan pemilik kios—disertakan sebagai figur sentral .

Tanggapan PDIP dan Silfester Matutina

1. PDIP siaga dan klarifikasi internal
   Wakil PDIP seperti Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan motif Beathor dan menyatakan bahwa ia tidak pernah terlibat tim pemenangan Jokowi‑Ahok. PDIP ingin tahu tujuan klaim tersebut yang melibatkan internal partai .

2. Sindiran dari Silfester Matutina
   Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester, menyerang balik Beathor, menuding ia sendiri pernah memalsukan dokumen di KSP pada era 2014, jadi kurang pantas memberikan tudingan .

3. PDIP menuntut tanggung jawab politik
   PDIP menegaskan agar semua narasi diawali data konkret dan transparan, bukan hanya fitnah atau rumor—agar tak merusak nama partai dan figur terdahulu seperti Megawati yang menjadi pembela kejujuran .

Bukti Lapangan: Lokasi & Saksi di Pasar Pramuka

1. Roy Suryo tunjuk lokasi cetak
   Eks Menpora Roy Suryo mengajak jurnalis KompasTV meninjau kios Pasar Pramuka yang disebut sebagai tempat cetak ulang ijazah. Mantan penjaga kios Paiman Raharjo mengonfirmasi keberadaan kios tersebut .

2. Keterangan saksi dan jenis percetakan
   Wawancara dengan penjaga kios menyebut mereka melayani cetak dokumen penting. Zona ini dikenal sebagai pusat jasa fotokopi dan percetakan, termasuk dokumen resmi .

3. Paiman ke dalam spotlight publik
   Figura Paiman muncul dalam berbagai laporan sebagai sosok dengan latar belakang akademis dan bisnis. Dugaan penggunaannya sebagai ‘rektor’ di bidang percetakan menambah kontroversi .

Validasi Bareskrim & Pernyataan Resmi

1. Bareskrim dan UGM telah verifikasi
   Sementara Polda Metro sudah menaikkan laporan soal ijazah palsu ke penyidikan, Bareskrim dan UGM telah menyatakan ijazah Jokowi asli setelah pemeriksaan rekam digital dan dokumen fisik .

2. Proses hukum berlanjut
   Polis menyadari ada unsur pidana pencemaran nama baik dan fitnah, tetapi investigasi konkret terhadap klaim Pasar Pramuka masih berjalan, dan belum ada banding resmi terhadap dokumen ijazah yang asli .

3. Kontroversi beragam pihak
   Sementara Beathor yakin “101% dibuat di Pasar Pramuka” , berbagai pihak seperti Andi Widjajanto (eks TKN Jokowi‑JK), silsilah PDIP, dan tokoh Hukum menjelaskan ijazah itu sudah diverifikasi oleh KPU dan UGM sebagai asli .

Implikasi Politik dan Media terhadap Polemik

1. Pertaruhan politik dan citra PDIP
   Kontroversi ini menggambarkan dinamisnya internal PDIP antara figur loyal dan pengkritik. Segmen masyarakat pun terbagi: yang percaya narasi atau tetap mendukung figur presiden.

2. Media sosial dan narasi terbuka
   Netizen dan berbagai platform menjadi arena silang pendapat: satunya membela klaim Beathor sebagai perlu dibuka fakta, dan yang lain memandang ini sebagai cara merusak reputasi.

3. Risiko fitnah dan hukum ITE
   Jika klaim terbukti tidak berdasar, pelapor bisa dipidana karena pencemaran nama baik. Politik dokumentasi syarat tinggi terhadap legalitas dan etika publik.

Klarifikasi Diperlukan, Politik Perlu Etika

Klaim bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka oleh politisi PDIP Beathor Suryadi memunculkan sejumlah akselerasi politik dan hukum. Terdapat beberapa elemen: data internal, saksi di lapangan, verifikasi resmi, dan tanggapan partai. Jika benar, ini preseden penting tentang integritas dokumen politik. Jika tidak, bisa merusak reputasi dan berujung hukum.

Publik memerlukan klarifikasi transparan: ungkap data, verifikasi independen, dan sikap konstruktif dari semua pihak, agar proses politik tetap pada jalurnya: menghormati hukum, menjaga reputasi institusi, dan mengedepankan etika dalam berdemokrasi.